sponsor

sponsor

Slider

NASIONAL

ACEH SELATAN

PERISTIWA

POLITIK

INFO CPNS

CAMPUS

PIALA DUNIA 2014

OLAHRAGA

Gallery

Kemendikbud Berat Beri Dispensasi

JAKARTA - Sebentar lagi musimnya wisuda mahasiswa S1 maupun S2 di kampus negeri. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan setiap mahasiswa yang akan lulus wajib mempublikasikan karya ilmiah. Sejumlah kampus mulai menunjukkan keberatan dan meminta keringanan atas kebijakan itu.

Sayangnya, kementerian yang dipimpin oleh Mendikbud Mohammad Nuh itu menunjukkan respon negatif. Kementerian berslogan Tut Wuri Handayani itu keberatan mengeluarkan dispensasi dan merasa pihak kampus meremehkan kebijakan tersebut.

Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH) Kemendikbud Ibnu Hamad menuturkan, tidak baik jika ada PTN yang meminta dispensasi atas kebijakan publikasi karya ilmiah tersebut. "Jika meminta dispensasi, akan  memberikan preseden buruk bagi PTN yang lainnya," kata pejabat yang juga guru besar ilmu komunikasi Universitas Indonesia (UI) itu, Jumat (29/3).

Ibnu mengatakan, seharusnya seluruh PTN bisa mengantisipasi sejak dini kebijakan ini. Apalagi kebijakan publikasi karya ilmiah ini sudah dikeluarkan sejak tahun lalu. "Jauh-jauh hari sebelum memasuki musim kelulusan, masing-masing prodi harusnya bisa mengantisipasi sejak awal," katanya.

Upaya antisipasi bisa dilakukan dengan memperhitungkan jumlah mahasiswa yang akan lulus tahun ini. Dengan pertimbangan tersebut, kampus seharusnya bisa memajukan jadwal sidang atau ujian skripsi (untuk S1) dan tesis (S2). "Sehingga ada space waktu untuk mempublikasikan karya ilmiah menjelang diwisuda," tandasnya.

Ibnu mengatakan, pengajuan dispensasi oleh sejumlah PTN itu bukan berarti ada upaya pembangkangan atas kebijakan Kemendikbud. Dia menegaskan asas kebijakan publikasi karya ilmiah itu adalah untuk peningkatan karya akademik secara nasional.

Ketua umum Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Idrus Paturusi mengatakan, dirinya sudah mendengar keluhan dari sejumlah PTN atas kebijakan publikasi tersebut. "Seluruh PTN harus bijak dalam menyikapi ketentuan publikasi karya ilmiah ini," tandas rektor Universtias Hasanuddin (Unhas) Makassar itu.

Idrus mengatakan untuk jenjang S1 publikasi karya ilmiah tidak mutlak dalam bentuk fisik atau print out. Tetapi juga bisa disajikan dalam bentuk online. Caranya setiap program studi (prodi) atau fakultas di sebuah PTN membuka website yang isinya khusus karya ilmiah mahasiswa yang sudah lulus ujian skripsi dan akan diwisuda.

"Bahan karya ilmiah yang dipublikasikan itu bisa dari skripsi, tinggal diganti formatnya," katanya. Jika umumnya satu skripsi setebal seratus halam, cukup diringkat menjadi lima hingga enam halaman saja.

Ketentuan soal publikasi karya ilmiah itu sejatinya memang tidak kaku. "Memang bukan berarti yang tidak mempublikasikan karya ilmiah tidak boleh diwisuda. Saya sudah konsultasi dengan Dirjen Dikti (Djoko Santoso, red)," ujar Idrus. Namun dia mengatakan publikasi karya ilmiah ini adalah tanggung jawab akademik setiap mahasiswa kepada masyarakat umum. (wan)

Siswa SMAN Kluet Tengah Siap Ikuti Ujian Nasional

KLUET TENGAH - Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kluet Tengah, Aceh Selatan yang baru berdiri sejak tahun 2006 silam telah mencetak empat generasi hingga tahun ini dan rata-rata lulusan setiap tahun terus meningkat.

Demikian ungkap Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kluet Tengah Drs Amrin di ruang kerjanya, Rabu (27/03/2013).
Ia menambahkan, siswa lulusan di sekolah yang ia pimpin setiap tahunnya meningkat tajam dan lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi juga meningkat dari generasi pertama hingga sekarang.

“Generasi pertama tahun 2008/2009 yang hanya 40 persen yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan tahun 2011/2012 lalu meningkat menjadi 60 persen. Tentu persentase tersebut menjadi ukuran dari peningkatan mutu pendidikan di SMAN 1 Kluet Tengah,” jelasnya.

Ditanyai tentang kesiapan siswa SMAN 1 Kluet Tengah untuk mengikuti ujian nasional (UN) pada pertengahan April mendatang, ia mengaku seluruh siswanya sudah siap untuk ujian akhir tersebut dan pihak sekolah juga telah mempersiapkan apapun keperluan siswanya.

“Persiapan yang telah dilakukan untuk menghadapi ujian akhir antara lain Try Out dan jam pelajaran tambahan bagi siswa,” ungkapnya.

Tujuan dari dilaksanakannya semua kegiatan dalam rangka menghadapi ujian akhir ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi siswa dan ia yakin kelulusan SMAN 1 Kluet Tengah untuk tahun ajaran ini juga akan bertambah persentasenya.

Diluar konteks UN, Drs Amrin juga memberitahukan bahwa siswanya tahun ini mendapat kesempatan untuk mengikuti Olimpiade Sains 2013 di Tapak Tuan pada awal April mendatang. “Dari ajang tersebut tentunya siswa juga akan lebih percaya diri dalam berkompetisi dalam dunia pendidikan,” pungkasnya. (de/AL)

Bendera Aceh Dianggap tidak Cerminkan Pluralitas

Sikap Pemerintah Aceh yang bersikukuh mempertahankan keberadaan bendera Aceh yang identik dengan bendera GAM, dikritik seorang pegiat HAM, karena dianggap mengabaikan keanekaragaman politik dan budaya di Aceh.
“Jadi, ini seolah-seolah produk tirani mayoritas, tidak mempertimbangkan keanekaragaman etnis dan aspirasi politik di Aceh,” kata anggota Komnas HAM Otto Nur Abdullah, saat dihubungi wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, melalui telepon, Rabu (27/03) sore. sumber: atjehlink

RUU Desa Bukan Jadikan Perangkat Gampong Sebagai PNS

BANDA ACEH - Dirjen Pemberdayaan Masyarakar Desa di Kementerian Dalam Negeri, Tarmizi Karim menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa tidak untuk menjadikan kepala desa di seluruh Indonesia menjadi PNS.

“Perlu diingat RUU Desa ini bukan untuk menjadi PNS bagi aparat gampong,” kata mantan Pj. Gubernur Aceh ini saat menghadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kamis (28/3/2013) di Kantor Gubernur Aceh.

Dikatakannya pada Bulan Juni nanti akan lahir Undang-Undang Desa yang dapat memberikan spirit yang tinggi sekali bagi aparatur dalam membangun desanya.

“Undang-Undang Desa ini sangat maju, dimana desa mempunyai wewenang yang bagus dalam mengatur tata pemerintahannya sendiri sekaligus mengatur adat-istiadat,” kata Tarmizi Karim.

“Ada azas yang mengakui keberadaan adat-istiadat yang masih hidup, bagaimana menuju kesejahteraan rakyat,” katanya lagi.

Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin menanyakan kepastian terkait pengangkatan kepala desa menjadi PNS melalui RUU tersebut, dibantah Dirjen PMD, Tarmizi Karim.

“RUU ini bukan untuk mengangkat kepala desa menjadi PNS, karena jika diangkat menjadi pegawai di seluruh Indonesia, maka akan ada anggaran yang cukup besar untuk belanja aparatur. Bagaimana membangun desa itu yang lebih penting daripada menjadi PNS,” tegas Tarmizi Karim yang datang ke Aceh saat itu bersama Dirjen Pemerintahan Umum, I Made Suwandi. (at/001)

Mendagri Belum Putuskan, Buleun-Bintang Telah Berkibar

KLUET SELATAN - Bendera “buleun – bintang” saat ini marak berkibar di wilayah Aceh Selatan pasca di Sahkannya qanun Bendera dan Lambang Aceh oleh DPRA pada Jumat pekan lalu.
 
Amatan KluetMedia kemaren sewaktu menyusuri jalan – jalan protokol dan jalan masuk ke gampong - gampong, terlihat bendera ukuran sedang telah berkibar dipinggir jalan. Hal tersebut juga KluetMedia temui pada beberapa Gampong dalam wilayah Kluet Selatan, Kluet Timur dan Kluet Utara, mata akan disambut oleh kibaran bendera Aceh yang mirip bendera GAM tersebut.
 
Menurut Fahmi, salah seorang warga Kedai Runding - Kluet Selatan menyebutkan bahwa bendera tersebut dipasang pada saat malam hari oleh beberapa orang termasuk beberapa warga Kedai Runding.
 
“ Sudah di Sah kan oleh Gubernur, kita semua tidak takut lagi. Kan sudah ada qanunnya” ujarnya sewaktu KluetMedia ngopi bareng disalah satu warkop di Kedai runding, Kluet Selatan (27/3).
 
Bendera Aceh Diturunkan
 
Dari Sawang dilaporkan, pihak Kepolisian yang dibantu oleh TNI menurunkan selembar bendera “buleun – bintang”  yang berkibar di kecamatan sawang, gampong simpang tiga dibelakang salah seorang warga, Kamis (28/3) pagi.
 
Seorang warga yang bernama Azwar menyebutkan bahwa dia tidak mengetahui siapa yang mengibarkan bendera tersebut dibelakang rumahnya.
 
“ Saya tidak tahu siapa yang mengibarkan bendera itu, mungkin ada pihak-pihak lain yang mengibarkannya “  Ujar Azwar pemilik rumah.
 
Pihak kepolisian terpaksa menurunkan bendera itu karena belum ada keputusan dari Mendagri terkait qanun lambang dan bendera Aceh,
 
“ Kita turunkan dulu menunggu sampai draf tentang qanun bendera dan lambang di sahkan oleh mendagri, “ tegas Briptu Al Hadi Juniwan, Anggota Polsek Sawang.
 
Saat ini bendera tersebut telah diamankan di Mapolsek Sawang, Aceh Selatan(de)

Kenapa Harus Mirip Bendera GAM?

EDITORIAL - Pemerintah Aceh dan DPR Aceh telah mengesahkan Qanun (Peraturan Daerah) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.  Bendera yang disahkan sebagai bendera Aceh mirip dengan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM).  

Kenapa mesti mirip, mengutip berita di Kompas, 27 Maret 2013, ada batasan tertentu yang harus diperhatikan Pemerintah dan DPR Aceh:
  • Bukankah ada undang-undang Pemerintahan Aceh - UU no 11/2006- dan Peraturan Pemerintah no 77 tahun 2007, yang melarang pemakaian logo dan bendera separatis, yaitu logo dan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
  • Menurut Nota Kesepahaman Helsinki antara Pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia dan GAM, Aceh diperbolehkan memiliki bendera, lambang dan lagu himne.  Namun disebutkan juga anggota GAM tidak lagi memakai seragam, lencana, atau simbol GAM setelah penandatangan nota kesepahaman itu.

Selain melanggar Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Nota Kesepahaman Helsinki, pendapat umum di Acehpun tidak semua mengamini pengesahan qanun tentang bendera dan lambang Aceh.  Masyarakat Gayo dan mungkin juga suku-suku asli lain di Aceh bagian selatan menyatakan tak setuju dengan lambang dan bendera Aceh, mereka merasa tidak terwakili dengan bendera dan lambang itu.  Bandingkan dengan euphoria para pemuda di Banda Aceh yang mengarak bendera Aceh keliling kota.

Pertanyaan mendasar kenapa pimpinan tertinggi Pemerintah Aceh yang bekas tokoh GAM di luar negeri seperti memaksakan bendera Aceh sangat mirip bendera GAM?  Perdamaian sudah ditandatangani, otonomi sangat luas sudah diberikan, tentu harus ada imbal baliknya, yaitu ketenteraman, kedamaian, tidak mengusik kecurigaan, tidak menanam bibit perpecahan.  Bukankah Aceh masih bagian NKRI.

Mudah-mudahan Pemerintah Pusat bijaksana dan tegas bersikap, pertimbangkan juga perasaan bangsa Indonesia lainnya, jangan terjebak dengan permainan kalimat dan logika yang menggiring pembenaran pengesahan bendera mirip GAM sebagai bendera Aceh.  Masa gara-gara bendera harus timbul konflik lagi?  Jangan membayangkan dulu konflik Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Republik Indonesia dan TNI-Polri, yang paling dekat adalah konflik diantara rakyat Aceh sendiri.  Bila bendera Aceh dikibarkan di wilayah Gayo, maka bendera akan diturunkan secara paksa, demikian sepenggal berita Kompas.com, 26 Maret 2013.

Penulis: Hendi Setiawan, Kompasiana

Bendera Dan Lambang Aceh Bisa Menyebabkan Fragmentasi Sosial

NASIONAL - Bendera dan Lambang Aceh dinilai hanya mengakomodasi satu etnis dan tidak mengindahkan aspirasi etnis lain.

Menurut putra Aceh yang sekarang menjadi komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Otto Nur Abdullah, bendera dan lambang yang diresmikan Pemprov Aceh melalui Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh berbahaya bagi fragmentasi sosial.

"Jadi dalam bendera itu hanya mewakili sedikit simbol keislaman dan sebagian besar simbol Aceh," kata Otto saat ditemui di Jakarta, Rabu (27/3).

Qanun tentang Bendera dan Lambang Aceh yang baru saja disahkan beberapa hari lalu itu mirip dengan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Lambang Buraq-Singa dan Bendera Bulan Bintang tersebut telah melalui persetujuan bersama antara DPR Aceh dan Gubernur Aceh.

Untuk lambang akan terdiri atas gambar singa, buraq, rencong, gliwang, perisai, rangkaian bunga, daun padi, jangkar, huruf ta tulisan Arab, kemudian gambar bulan bintang dengan semboyan Hudep Beu Sare Mate Beu Sajan. Baik bendera maupun lambang tersebut sama sekali tidak berbeda dengan bendera dan lambang GAM antara 1976 hingga 2005.

"Sayangnya mereka tidak melibatkan aspirasi etnis non-Aceh lainnya. Simbol-simbol budaya Gayo, Sinabang, dan lainnya tidak terwakili," kata Otto.

Menurut Otto, bendera dan lambang Aceh akan membuat gejolak sosial diantara etnis. "Bahayanya justru menjadi fragmentasi sosial," kata Otto.(ATW)

JK : Lebih Bagus Yang Ada Pedangnya

(ki-ka: Bendera GAM yang menjadi Bendera Aceh sekarang, dan bendera pada masa kesultanan Aceh

NASIONAL - Tokoh perdamaian Aceh Jusuf Kalla menyarankan agar Pemerintah Provinsi Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merevisi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

"Lebih baik menggunakan lambang yang merefleksikan kejayaan Aceh di masa lalu yang ada gambar pedangnya," kata Wakil Presiden 2004-2009 itu saat ditemui di kantornya, Rabu (27/3).

Selain itu, Kalla menghimbau agar pemerintah pusat bersikap tegas sekaligus memberikan alternatif terhadap persoalan gambar dan lambang daerah tersebut. "Persetujuan ada di tangan pusat. Namun, pemerintah mengambil posisi untuk mencari alternatif sepanjang sesuai dengan sejarah kejayaan Aceh," ujarnya.

Kalla menyebutkan, sebenarnya pada November 2012 sudah diadakan pertemuan di Jakarta antara Pemprov Aceh, DPRA, dan masyarakat Aceh untuk merumuskan bendera dan lambang pemprov.

Saat itu, semua sepakat jangan sampai bendera dan lambang menimbulkan masalah baru. Apalagi semua pihak sepakat bahwa kedamaian di Aceh tidak boleh lagi terusik. "Jadi bukan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) karena itu sudah dilarang," ungkapnya.

Karena itu, Kalla berharap, pemprov dan pemerintah mengambil jalan tengah yang membuat masyarakat Aceh setuju dengan lambang dan bendera baru mereka. "Kalau yang lambang GAM, masyarakat Gayo tidak setuju," tegas dia.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan menyebutkan, pihaknya akan bertemu gubernur dan DPRA pada 1 April. "Inti pertemuannya, kami ingin laporkan hasil evaluasi pemerintah tentang qanun bendera dan lambang Aceh," ujarnya tanpa menyebutkan detail sikap pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) qanun itu pada Jumat (22/3) dan telah dimasukkan ke dalam lembaran daerah pada Senin (25/3).

Dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh ditetapkan, bendera Aceh berbentuk segi empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang, warna dasar merah, dua buah garis lurus putih di bagian atas dan bawah, 1 garis hitam di bagian atas dan bawah. Pada bagian tengah bendera terdapat gambar bulan bintang dengan warna putih dan hitam.

Untuk lambang akan terdiri atas gambar singa, buraq, rencong, gliwang, perisai, rangkaian bunga, daun padi, jangkar, huruf ta tulisan Arab, kemudian gambar bulan bintang dengan semboyan Hudep Beu Sare Mate Beu Sajan. Baik bendera maupun lambang tersebut sama sekali tak berbeda dengan bendera dan lambang GAM antara 1976 hingga 2005. (EC)

Kurungan Dan Denda Bagi Penghina Bendera Aceh

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan Qanun  bendera dan lambang Aceh, tepatnya pada pukul 22:15 WIB, hari Jumat (22/03) yang lalu walaupun terjadi penolakan dalam masyarakat Aceh Sendiri.

Dalam qanun tersebut telah pula diundangkan ke dalam Lembaran Daerah pada hari Senin (25/03) dan tercatat sebagai Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Apabila Qanun tersebut telah dapat dilaksanakan, maka bagi setiap orang yang terbukti menghina bendera dan lambang Aceh, akan dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/ atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Hal tersebut diatur dalam BAB V Pasal 26  Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2013 yang bunyinya “setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 25 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)”.

Sementara ketentuan tentang perbuatan larangan terhadap bendera dan lambang Aceh yang dapat dipidana, diatur dalam pasal 24 dan pasal 25 Qanun tersebut yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 24,  setiap orang dilarang:
  • Merusak, merobek, menginjak ngijak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera Aceh.
  • Memakai bendera Aceh untyk reklame atau iklan komersial.
  • Mengibarkan bendera Aceh yang rusak, robek, luntur, kusut atau kusam; dan
  • Memakai bendera Aceh untuk langit langit , atap, pembungkus barang, dan penutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera Aceh.

Pasal 25, setiap orang dilarang:
  • Mencoret, menulis, menggambar, atau membuat rusak lambang Aceh dengan maksud menodai, menghina atau    merendahkan kehormatan lambang Aceh.
  • Menggunakan lambang Aceh yang rusak dan tidak sesuai dengan bentukk, warna, dan ukuran yang sesuai.
  • Membuat lambang untuk kepentingan perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/ atau   perusahaan yang sama atau menyerupai lambang Aceh; dan
  • Menggunakan lambang Aceh untuk keperluan selain yang diatur dalam Qanun ini.

Pemerintah Aceh menyebutkan bahwa Qanun tersebut berlaku segera setelah diundangkan, pun begitu tetap harus menuggu evaluasi dari pemerintah pusat melalui Menteri dalam negeri.(Boy/AL)

Pernyataan Dari Istana Terkait Bendera dan Lambang Aceh

JAKARTA - Staf khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Komunikasi Politik, Daniel Theodore Sparingga, mengeluarkan sebuah pernyataan dari Istana Negara di Jakarta, Rabu (27/03/2013), terkait dengan Qanun Aceh No 3  tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Pernyataan staf khusus Presiden SBY, tentang Bendera dan Lambang Aceh adalah respon perdana dari dalam Istana Negara, sejak Qanun Aceh tersebut tiba di Jakarta, yang dibawa oleh Pegawai Biro Hukum Pemerintah Aceh,  Selasa (26/03/2013).

“Membangun identitas politik baru di luar yang telah kita miliki sebagai bangsa bersatu, jelas hanya menimbulkan suasana tidak enak di banyak tempat, di pusat dan daerah lain,” kata Daniel, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/3) siang.

Diminta  kepada semua pihak untuk cermat dan tidak memunculkan identitas politik baru di luar identitas yang sudah ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Daniel, diresmikannya bendera Aceh itu, selayaknya dipahami bukan sebagai perbedaan baru yang bisa memunculkan ketegangan. Desentralisasi khusus Aceh menurutnya memang bersifat khusus, sebagaimana yang sudah disepakati dalam Perjanjian Helsinki. Namun, otonomi khusus tersebut diharapkan oleh pemerintah digunakan sebagai kesempatan untuk memajukan kesejahteraan umum rakyat Aceh.

Republik Indonesia, lanjut Daniel, sejak awal dibangun dengan keberagaman, sehingga ada semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Hal tersebut masih terus dijaga, sehingga diberikan kesempatan desentralisasi bahkan kekhususan bagi daerah tertentu, termasuk Aceh dengan sejarah kultural dan karakternya yang dianggap khusus.

Pernyataan yang keluar dari dalam Istana Merdeka itu, menyiratkan sinyal komunikasi politik yang memang masih berwujud abstrak, namun menampakkan kesan  yang mengarah pada berkenannya Pemerintah pusat akan bentuk Bendera dan Lambang Aceh, sebagaimana termaktub dalam isi  Qanun yang telah disahkan DPR Aceh pada Jumat(22/03/2013) lalu.

Meskipun, bendera dan lambang tersebut sepenuhnya memiliki rupa yang sama dengan simbol simbol milik dan dipakai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tatkala GAM masih disebut dan bertindak sebagai organisasi makar,  yang meletakkan orientasi juang termasuk menggunakan senjata demi perwujudan kedaulatan Aceh sebagai sebuah negara dan terbebas dari NKRI.

Namun, dalam pernyataan Daniel Theodore Sparingga, selaku staf  khusus Presiden bidang komunikasi politik, tidak ada bahasa penolakan yang tersebut tegas, terhadap wujud  bendera dan lambang Aceh itu. Walaupun sinyal lampu hijau juga tidak tersirat tegas. Selaku pembantu kepala negara, Daniel harus dilihat sebagai suara representatif dari Istana, apalagi saat mengeluarkan pernyataan ditengah tengah ruang perdebatan terbuka akan isu sensitif dan potensi konflik meluas dan berlarut.(AL)

Gubernur Aceh Dihadapkan Pada Usulan Pemekaran Kluet Raya

KLUET UTARA  –  Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dalam kunjungannya ke Kota Fajar Kluet Utara bersama men-PAN RB, Azwar Abubakar  didampingi oleh Drs H Harmaini MSi sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Aceh Selatan dan unsur Muspida lainnya mendapat sambutan yang meriah dari warga yang telah menanti di areal Terminal Terpadu Kluet Utara (26/3).

Hal ini terlihat dari ramainya masyarakat Kluet Raya yang hadir dari berbagai elemen Tokoh masyarakat, pemuda, Ulama, Pelajar. Masyarakat Kluet Raya minta Gubernur Aceh, Zaini Abdullah segera mengeluarkan rekomendasi pemekaran Pemerintah Kota (Pemkot) Kluet Raya, hal ini disampaikan Tgk H Abdul Mutaleb selaku tokoh masyarakat Kluet Raya.

Zaini yang dalam kunjugannya ke Kluet Utara menyatakan akan mempertimbangkan tuntutan masyarakat Kluet Raya untuk dimekarkan, “ akan dipelajari dulu nanti hasilnya akan disampaikan oleh Plh Bupati Aceh Selatan dalam waktu dekat,” Ujar Zaini Dalam Pidatonya.

Lebih lanjut Zaini juga menyinggung untuk melakukan pemekaran kita juga harus melihat kembali butir MoU Helsinki jangan sampai ada yang berlawanan, “ Dalam MoU Helsinki jumlah TNI Polri dibatasi untuk di Aceh dengan adanya pemekaran halm ini terpaksa ditambah dan ada kemungkianan akan bergesekan dengan isi kesepahaman,” Terangnya(de)

Personel Polres Aceh Selatan Jalani Sidang Kedisiplinan

TAPAKTUAN - Sedikitnya sembilan personel Polres Aceh Selatan menjalani sidang kedisiplinan di Mapolres Aceh Selatan, Tapaktuan, Senin (25/3).

Mereka disidangkan oleh majelis yang beranggotakan personil Propam Polres setempat terkait penggunaan narkoba pasca uji air seni (urine), belum lama ini.

Kapolres Aceh Selatan AKBP Sigit Jatmiko melalui Kasubag Humas, Aiptu Amaludin, yang dikonfirmasi Analisa melalui telepon di Tapaktuan, Senin (25/3), membenarkan persidangan yang melibatkan sedikitnya sembilan anggota Polres Aceh Selatan dalam kaitan kepribadian selaku personil Polri termasuk penggunaan narkoba.

Kapolres tidak menyebutkan nama-nama personel itu, kecuali menjelaskan bahwa di antara anggota tersebut termasuk dari sejumlah jajaran Polsek di Aceh Selatan.

‘Persidangan itu bagian dari penegakan disiplin kepolisian dan memberikan jawaban bahwa kendati anggota kepolisian, jika melanggar tetap mendapat sanksi setimpal. Ini dalam rangka memberantas narkoba sebagaimana pernyataan pimpinan bahwa kita perang terhadap narkoba,” demikian dikemukakan.

Sebelumnya, dalam seminar BNK-Polres Aceh Selatan, mengemuka tentang adanya 14 personel Polres Aceh Selatan yang terlibat narkoba dan sembilan di antaranya menjalani sidang disiplin dan sebagiannya sudah dipidana.

‘Polres Aceh Selatan tidak main-main menindak anggota yang terlibat narkoba dan bahkan mereka ada yang sudah dipidana dan akan disidang kedisiplinan di Polres Aceh Selatan,” kata Amaludin waktu itu.

Kapolres Aceh Selatan meminta dukungan masyarakat setempat untuk pelaksanaan tugas kepolisian sehingga masalah kamtibmas dapat ditangani dengan baik termasuk pengawasan terhadap anggota kepolisian baik dalam tindak kriminal umum maupun masalah narkoba. (ANL)

Pola Pengkaderan Parpol di Aceh Memprihatinkan

Sejauh ini terdapat sekitar 10 Partai Politik Nasional (Parpolnas) dan tiga Partai Lokal (Parlok) yang akan bersaing memperebutkan kursi DPR, DPRA dan DPRK dalam Pemilu Legislatif yang berlangsung serentak pada April 2014 mendatang.

Untuk Parpolnas masing-masing, Partai NasDem, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Gerindra, PD, PAN, PPP dan Hanura. Sementara parlok masing-masing, PA, PNA dan PDA.

Semua parpol dan parlok terlihat sudah mulai sibuk mendesain aneka model penjaringan caleg supaya bisa memenuhi kuota 3-12 kursi tiap dapil untuk DPRA dan kabupaten/kota, serta 3-10 kursi untuk DPR, termasuk kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada tiap dapil.

Dalam memenuhi target itu, parpol dan parlok mulai membuka kesempatan kepada masyarakat dan kalangan internal sendiri, tokoh masyarakat bahkan ulama untuk melamar.
Terlihat sejumlah pengusaha, birokrat, akademisi, termasuk ibu rumah tangga, sudah mengambil ancang-ancang untuk ikut meramaikan bursa.

Tentu pula kader-kader internal parpol atau parlok yang memiliki prospek elektoral dan bergizi tinggi, atau mareka yang berpengaruh dalam partai. Namun pengalaman dalam Pemilu 2009 lalu terhadap penjaringan yang dilakukan, baik parpolnas maupun  parlok belum mampu melembagakan pengkaderan caleg dari internal. Akibatnya, lompat pagar tak terhindarkan.

Maka tak heran pula bila pola pelembagaan sistem kepartaian di Aceh dinilai buruk, karena hanya akan melahirkan politikus karbitan dan instan.

Merekrut politikus karbitan dipastikan hanya menjaring sumber daya opurtunis. Karena mareka tidak lahir dari proses dan dinamika berorganisasi, pada parpol secara simultan dan berjenjang.

Pola ini amat memprihatinkan karena parpol dan parlok hanya memberi jatah kepada caleg yang bersedia menyumbangkan gizi tinggi.

Kader internal yang potensial, namun tak memiliki cukup gizi tersingkir dari pencalonan. Pola ini bukan saja kian meminggirkan peran kader internal parpol, melainkan juga kian tersanderanya parpol oleh politik transaksional yang materialistik.

Ini pula yang telah mengkhawatirkan banyak orang dalam Pemilu 2014 di Aceh nanti, parpol hanya mengkemaskan caleg mareka yang memiliki tingkat popularitas, jaringan sosial luas serta segunung uang, untuk menjadi vote getter pada tiap dapil.

Tidak ada yang bisa memungkiri bila mareka-mareka yang pop tadi akan mendominasi Pemilu 2014. Profesi lain biar memiliki ilmu lebih minggir saja.

Fakta ini menunjukkan orientasi parpol dalam menjaring caleg tidak hendak memperbaiki kualitas anggota DPR, DPRA atau DPRK, karena lebih mengutamakan kemenangan dengan meraup suara dengan banyak uang.

Bukan mereka dari kalangan profisional parpol atau parlok di Aceh tidak pernah  mempersiapkan caleg-caleg untuk pemilu dengan mendasarkan pada pemenuhan persyaratan moral, pengetahuan akan kebajikan untuk kepentingan umum, keahlian teknis atau instrumental yang diperlukan guna mengemban tugasnya sebagai pejabat legislatif.

Barangkali kalangan parpol dan parlok di Aceh kini sudah saatnya melakukan kontemplasi total melalui introspeksi dan retrospeksi tentang kebijakan yang telah, sedang, dan yang akan dirancang dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Paradigma perlu redefinisi, reorientasi, dan revitalisasi perilaku pimpinan politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak.

Firman Allah SWT; "Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. (Q.S Al Anbiyaa’ 21 : 73 ).

Berlandaskan ayat di atas, bahwa seorang pejabat adalah orang-orang terpilih dan telah digariskan oleh Allah SWT menjadi pemimpin.

Pemimpin negara, daerah atau lembaga apapun bentuk dan wujudnya harus mengetahui fungsi dan tugas yang diemban. Karena menjadi seorang pejabat, semua yang dilakukan akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. (Usman Cut Raja)

Azwar Abubakar Resmikan Sekolah Terpadu Insan Madani Aceh Selatan

TAPAKTUAN - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Men-PAN) dan RB Azwar Abubakar, mengunjungi Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya (Abdya) sepanjang Selasa (26/3).

Dalam kunjungan ke Aceh Selatan, Azwar Abu Bakar meresmikan pusat pendidikan terpadu Insan Madani Gampong Baro Kecamatan Meukek Aceh Selatan. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol dan disaksikan Sofyan Jalil (mantan Meneg BUMN) dan Mustafa Abu Bakar (mantan Kepala Bulog), Gubernur Aceh, Zaini Abdullah,  Dirjen Dikdasmen Kemdiknas, Hamid Muhammad, anggota DPD RI, Ahmad Farhan Hamid dan anggota DPR-RI, M Nasir Jamil.

Tampak hadir Plh Bupati Aceh Selatan, Drs H Harmaini Msi, Bupati Abdya, Jufri Hasanuddin dan para pejabat sipil dan militer Aceh Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati terpilih Aceh Selatan, T Sama Indra SH dan Kamarsyah SSos.

Pusat pendidikan terpadu dan modern itu dikelola Yayasan Al-Hidayah Nyakman pimpinan Hidayat Nyakman, putra asal Meukek, Aceh Selatan, yang kini menjabat sebagai Direktur PT Semen Gresik (Persro).

Secara khusus Azwar Abubakar menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar Hidayah Nyakman yang telah mengabdikan diri bagi kemajuan pendidikan di Aceh Selatan.

Dikatakannya, kemajuan dunia pendidikian yang dikelola swasta balakangan ini semakin membanggakan sehingga pemerintah perlu mendukung dengan sungguh-sungguh.

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, dalam sambutannya menyatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya kehadiran sekolah unggul yang diasuh Yayasan Hidayah Nyakman itu.

Diharapkannya, dari sekolah ini akan lahir siswa unggul yang mampu menembus sekat-sekat penghambat kemajuan pendidikan di Aceh.

Dialog

Usai mengikuti acara peresmian, Gubernur Zaini Abdullah secara khusus melakukan kunjungan ke Kotafajar, Kluet Utara, dalam rangka pertemuan dengan kepala dinas/SKPK Pemkab Aceh Selatan dan berdialog dengan masyarakat Kluet Raya tentang wacana pemekaran wilayah ini menjadi Pemko Kluet Raya.

Sebelumnya, setiba di Blangpidie, Abdya, Men-PAN dan RB, Azwar Abubakar, dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah di Bandara Kuala Batu, disambut Bupati dan Wakil Bupati Abdya, Jufri Hasanuddin MM dan Yusrizal Razali, Wakapolres Kompol Tamlikan SH, Kasdim Mayor ARM Kusdi YS, Sekda Drs Ramli Bahar dan pejabat sipil dan militer.

Sebelum melanjutkan perjalanan ke Aceh Selatan, rombongan menteri dan Gubernur Aceh sempat beristirat dan bertemu ramah  dengan sejumlah pejabat Pemkab Abdya di ruangan tunggu VIP Bandara Kuala Batee Kecamatan Susoh.

Setelah melakukan temu ramah rombongan Menteri dan Gubernur Aceh didampingi Bupati Aceh Barat Daya Jufri Hasanuddin MM langsung berangkat menuju  Sekolah Insan Madani, tepatnya di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. (m/ags/ANL)

Buraq Singa Berlaku, Pancacita Tidak Berlaku Lagi

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh dalam sidang paripurna di gedung DPRA, Banda Aceh, Jumat (22/3/2013) malam. Qanun itu menyebutkan bahwa lambang Aceh adalah gambar burak dan singa. Praktis, pengesahan lambang baru ini menyebabkan Parlemen mencabut Pancacita, lambang Aceh sebelumnya.

Bendera dan Logo Aceh yang baru

Gubernur Aceh Zaini Abdullah, mengatakan, pada saat lambang Aceh yang baru disahkan yakni berupa burak-singa berlaku, maka lambang Aceh sebelumnya yaitu Pancacita akan dicabut dan tidak berlaku lagi.



“Pada saat lambang baru berlaku, maka lambang Pancacita tidak dipakai lagi,” kata Zaini.

Menurut Zaini, pergantian lambang Pemerintah Aceh dari Pancacita menjadi burak-singa bukan sesuatu yang diada-adakan. “Ini juga butir yang tercantum dalam Mou Helsinki dan sudah diimplememtasikan ke dalam Undang-undang Pemerintah Aceh,” jelas Zaini.

Hal itu, jelas Zaini, juga akan berlaku bagi pakaian pegawai yang memakai lambang Pancacita. “Tapi untuk pakaian akan kita ubah secara perlahan-lahan. Ada tahapan-tahapannya,” ujarnya.

Sedangkan mengenai bendera Aceh, Zaini mengungkapkan bahwa bendera Aceh dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 dan tertuang dalam butir kesepakatan (Mou) Helsinki.

“Bendera Aceh juga manivestasi kebudayaan perjuangan rakyat Aceh,” ungkapnya.[Acehkita]

Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Kota Tapaktuan Semakin Jorok

TAPAKTUAN - Tapaktuan semakin jorok akibat kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan. Ini ditandai dengan kebiasaan membuang sampah sekenanya, seperti membuang ke sungai atau di lahan-lahan kosong.

Menurut pantauan, yang terjadi di Desa Pasar merupakan salah satu contoh dari banyak “kasus” kebiasaan buruk itu. Di areal reklamasi pantai Jalan Merdeka Desa Pasar masyarakat menumpuk sampah di balik talud beton sehingga lama kelamaan menggunung sehingga mengganggu pemandangan di samping terkesan jorok dan menebarkan bau busuk.

Sementara itu, di areal reklamasi pantai juga terdapat dua unit boks sampah yang dibangun melalui Program Nasional Pembangunan Masyarakat (PN-PM) Mandiri Perkotaan, sejak dibangun dua tahun yang lalu hingga kini selalu kosong tanpa sampah. Namun sampah tampak menumpuk di dekat-dekat boks sehingga terlihat ironis.

Kuala Sarulah yang membentang di tengah kota kian hari semakin menonjol dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Pendangkalan yang terjadi tidak hanya oleh lapisan sedimentasi, tapi juga oleh sampah.

Dibuang Malam Hari

Pembuangan sampah terutama dilakukan pada malam hari dengan melempar dari atas jembatan kota. “Setiap menjelang tengah malam ada saja yang pakai beca atau sepeda motor membuang sampah dilempar dari atas jembatan,” tutur Rahmad, warga Kedai Aru Desa Tepi Air.

Sementara itu, di sejumlah ruas jalan protokol terlihat relatif bersih karena Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara rutin mengerahkan armada mobil sampah untuk memungut sampah yang ditumpuk di dalam tong-tong sampah di pertokoan maupun rumah penduduk untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Berbagai kalangan berpendapat, dengan memungut sampah secara rutin ternyata tidak membuahkan hasil maksimal, apalagi hanya pada wilayah-wilayah tertentu. “Yang tak  kalah penting adalah melakukan pembinaan terhadap masyarakat akan pentingnya kebersihan,” kata Ketua Yayasan Gampong Hutan Lestari, Sarbunis.

Ditambahkan, pembinaan kesadaran hendaknya diiringi dengan membangun berbagai fasilitas, seperti boks sampah tempat pembuangan sementara. Dan masyarakat juga perlu didorong untuk memanfaatkan boks-boks sampah itu, jangan seperti yang terjadi pada boks sampah PNPM yang akhirnya mubazir.

“Kita berharap kepada pimpinan ke depan dapat memprioritaskan ini, apalagi bupati terpilih sudah berjanji akan membenahi Tapaktuan menjadi kota bermartabat,” kata Sarbunis. (ma/ANL)

Berkas Usulan Pelantikan Bupati Terpilih Akan Dikirim Ke Mendagri

TAPAKTUAN - Pemerintah Aceh mengatakan berkas usulan pelantikan Bupati dan wakil bupati terpilih Aceh Selatan periode 2013-2018, HT Sama Indra SH/Kamarsyah S Sos MM, akan di kirim ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta, Senin (25/3) hari ini.

“Saat ini berkas tersebut memang telah di persiapkan, tinggal lagi menunggu tandatangan Gubernur. Dan Insya Allah jika tidak ada halangan hari Senin ini telah diantar ke Mendagri di Jakarta,” kata Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh A Hamid Zein menjawab konfirmasi wartawan di Banda Aceh, Jumat pekan lalu.

Ia menjelaskan, jauh hari sebelumnya, sebenarnya Pemerintah Aceh telah rampung mempersiapkan bahan kelengkapan untuk usulan berkas tersebut ke Mendagri.

Namun, ketika berkas tersebut hendak di usulkan ke Mendagri ternyata Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah sedang bertugas ke luar daerah.

Diberitakan sebelumnya, DPRK Aceh Selatan telah sepakat menyerahkan usulan pengesahan Bupati dan wakil bupati terpilih Aceh Selatan tersebut Gubernur. Keputusan tersebut di ambil dalam rapat pimpinan DPRK Aceh Selatan yang di fasilitasi Gubernur di Banda Aceh.

Pengusulan tersebut di dasarkan kepada penetapan berita acara hasil rapat pleno dari KIP Aceh Selatan. (HEN)

98 Mahasiswa Akper Aceh Selatan PBL Ke Kluet Selatan

KLUET MEDIA | TAPAKTUAN - Sebanyak 98 mahasiswa tingkat III semester VI Akademi Keperawatan (Akper) Pemkab Aceh Selatan, melakukan Praktek Belajar Lapangan (PBL) ke Kecamatan Kluet Selatan yang berjarak sekitar 20 KM dari Kota Tapaktuan ibu Kota Kabupaten Aceh Selatan.

Sesuai materi kurikulum perkuliahan bahwa praktek belajar lapangan merupakan bagian dari mata kuliah wajib yang harus di selesaikan, oleh setiap Mahasiswa semester akhir. Kegiatan itu direncanakan berlangsung selama 4 minggu, yang dimulai Senin (25/3) dan berakhir tanggal 20 April 2013 mendatang.

Direktur Akper Pemkab Aceh Selatan, T Cut Lizam S Pd MPH kepada wartawan di Tapaktuan, Senin (25/3) mengatakan, sebagaimana hasil konsultasi pihaknya dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Camat Kluet Selatan, telah di sepakati bahwa lokasi PBL Mahasiswa Akper Pemkab Aceh Selatan tahun ajaran 2013 tersebut di tempatkan di 10 Desa dalam wilayah Kecamatan Kluet Selatan.

“Ke 10 desa tersebut adalah Desa Keude Rundeng, Pulo Ie, Kapeh, Sialang, Suak Bakong, Gelumbuk, Indra Damai, Ujung Padang, Rantoe Binuang dan Pasie Meurapat,” sebut Cut Lizam.

Menurutnya, selama melaksanakan praktek belajar lapangan nanti, para mahasiswa melakukan beberapa objek sasaran kegiatan yang menyangkut dengan kesehatan masyarakat di antaranya seperti praktek perawatan komunitas dan keluarga yang mencakup pendataan geografi dan demografi desa serta pendataan keadaan kesehatan masyarakat desa setempat.

“Setelah tahapan tersebut selesai dilaksanakan, baru dilanjutkan dengan kegiatan lokakarya mini untuk mendata atau mempersentasikan seluruh keadaan kesehatan masyarakat di Desa tersebut dengan melibatkan atau partisifasi langsung seluruh masyarakat desa setempat.

Setelah kondisi atau keadaan kesehatan masyarakat telah diketahui, baru selanjutnya dilakukan tindakan berupa penyuluhan kesehatan, gotong royong massal, menghidupkan pos yandu dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), senam ibu hamil dan lansia serta perawatan keluarga yakni setiap Mahasiswa di wajibkan mengambil satu keluarga untuk di bina atau diberikan penyuluhan kesehatan khususnya keluarga yang memiliki resiko kesehatan.

Jika memang setelah di lakukan pembinaan dideteksi mengalami gangguan kesehatan, para mahasiswa praktek juga berkewajiban untuk merekomendasikan rujukan masyarakat tersebut ke puskesmas terdekat,” papar Direktur Akper Pemkab Aceh Selatan, T Cut Lizam. (HEN)   

Rp 4 Triliun Siap Dikucurkan Bagi Siswa Miskin (BSM) Tahun 2013

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan jumlah siswa penerima bantuan siswa miskin tahun 2013 mencapai 6 juta siswa dengan total anggaran sekitar Rp 4 triliun. Dana ini menurutnya akan dicairkan bulan April mendatang.

Untuk memastikan kesiapan penyaluran dana BSM ini di daerah, maka Mendikbud langsung mengundang seluruh dinas pendidikan kabupaten/kota se Indonesia di Jakarta.

"Karena kita tidak ingin ada adik-adik kita yang SD drop out, atau lulus tidak melanjutkan ke SMP, MTS dan seterusnya. Makanya selama dua tiga hari ini kita kumpul bareng-bareng tentang kesiapan teknis. Kita ingin tahu operasionalnya seperti apa di daerah," kata Mohammad Nuh di saat membuka sosialisasi BSM di Hotel Jayakarta, Jakarta, Minggu (24/3) malam.

Menteri asal Jawa Timur ini menyebutkan, kebutuhan biaya paling besar bagi peserta didik diperlukan saat mereka baru masuk sekolah/ awla semester, yakni bulan Juni hingga Juli. Karena itu dia menginginkan penyaluran bantuan bagi siswa kurang mampu ini berjalan tepat waktu.

Sebab, kebutuhan siswa pada Januari sampai Mei menurutnya kecil. Kebutuhannya baru menumpuk pada akhir Juni hingga Juli. Artinya BSM itu harus sudah cair dan disalurkan sebelum Juli. Karena kalau cairnya Agustus - September sudah terlambat.

"Karena butuhnya Juni Juli. Oleh karena itu mudah-mudahan BSM ini bulan April besok sudah bisa dicairkan pusat, paling tidak bisa bantu kebutuhan awal semeseter siswa tidak mampu," ulasnya.

Diketahui, total dana BSM yang akan disalurkan pusat ke kabu[aten/kota tahun 2013 ini mencapai Rp4 triliun untuk sekitar 6 juta siswa miskin. Untuk jenjang SD, siswa penerima bantuan akan mendapat bantuan Rp500 ribu per tahun, naik dari sebelumnya Rp350 ribu. Kemudian jenjang SMP naik jadi Rp780 ribu dan SMA Rp1 juta.

Nuh menjanjikan pihaknya akan mengupayakan peningkatan alokasi BSM pada APBN perubahan 2013. Jika saat ini alokasi BSM baru Rp4 triliun untuk sekitar 6 juta anak miskin, maka ke depan akan ditingkatkan menjadi Rp8 triliun untuk 8 juta anak tidak mampu. Dengan demikian unit cost-nya juga akan meningkat.

Terkait dana BSM ini juga, mantan Rektor ITS itu menjelaskan ada yang baru dalam pelaksanaan program BSM ke depan. Kalau saat ini penerima BSM di tingkat SD belum pasti menerima bantuan serupa di tingkat SMP maupun SMA, maka ke depan program ini terintegrasi.

"Tahun ini yang membedakan, kita ingin diintegrasikan antar jenjang. Yang di SD dapat BSM, anak-anak yang lulus SD ini di SMP dapat lagi. Kemudian yang menerima BSM di SMP begitu masuk SMA juga dapat lagi. Jadi program ini dikaitkan dengan program pengentasan kemiskinan yang di bawah pengawasan Wapres," tandasnya.(fat)

Ini Alasan Kenapa Dana Alokasi Khusus Pendidikan Belum Ditransfer ke Daerah

JAKARTA - Tahun ini pemerintah menganggarkan Rp11 triliun dana alokasi khusus (DAK) pendidikan yang ditransfer ke kabupaten/kota. Namun bila ada daerah yang belum menyiapkan laporan realisasi DAK tahun lalu, DAK tersebut dipastikan masih ditahan.

"Mestinya DAK ini sudah masuk ke rekening daerah. Kalau ada DAK yang belum ditransfer ke daerah, berarti daerahnya belum menyiapkan laporan penyaluran DAK tahun sebelumnya," kata Menteri Pendidikan dan kebudayaan Mohammad Nuh saat sosialisasi DAK kepada seluruh pejabat dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia, Minggu (24/3) malam.

Karena itu, ujar M NUh, pihaknya meminta bila ada daerah yang belum menerima transferan dana DAK pendidikannya dari Kementerian Keuangan, agar segera menyelesaikan laporannya supaya DAK tersebut dapat ditransfer secepatnya.

"DAK ini harus aman, tahun ini jumlahnya besar, Rp11 triliun. Makanya saya undang Irjen (Inspektur Jenderal Kemdikbud) hadir malam ini sebagai pengawasan," ujar mantan Rektor ITS itu.

Menurut Nuh, anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah itu terbesar. Di mana, dari total Rp330 triliun anggaran pendidikan dalam APBN, Rp214 triliun atau 63 (persen) ditransfer ke daerah.

"Sisanya dibagi untuk anggaran di Kemdikbud Rp73 triliun, dan ada anggaran pendidikan di kementerian lain. Artinya sumber daya itu sudah disalurkan 63 persen ke daerah. Karena itu mohon daerah manfaatkan dan kelola dengan baik," pinta Nuh.

Untuk diketahui, penggunaan DAK pendidikan mencakup banyak hal, seperti pendidikan menengah univerersal (PMU), sarana prasarana berupa rehab gedung dan sebagainya.

Untuk itu, Mendikbud berharap dengan adanya DAK pendidikan ini, tidak ada lagi sekolah di daerah yang tidak layak pakai. Kalau masih ada persoalan, Nuh ingin persoalan itu dibahas secara detail dalam rakornas pendidikan yang masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan tidak hanya oleh Kemdikbud, tapi juga melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

"Intinya dana yang sudah digulirkan ke daerah harus berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan bisa dipertanggung jawaban," pungkasnya.(/jpnn)

Masyarakat Adat Aceh Selatan Inginkan Keterbukaan Informasi Dari Pemerintah Aceh

Keterlibatan masyararat adat harus diutamakan.

TAPAKTUAN – Masyarakat Adat pantai barat-selatan Aceh mendesak adanya keterbukaan informasi pengelolaan sumberdaya alam dan mengharapkan dinas teknis harus lebih transparan dalam penggunaan anggaran pengelolaan hutan.

Selain itu masyarakat  adat dari wilayah pantai barat selatan juga mendesak pemerintah pusat untuk segera mengesahkan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat serta Peraturan pemerintah (PP) tentang hak masyarakat adat dalam pengolaan hutan secara adat.

“Apakah hak masyarakat adat dapat dikembalikan dan bagai mana caranya tanah masyarakat dikembalikan tanpa ada keributan nantinya serta jangan ada dusta antara kita (keterbukaan-RED),” sebut salah seorang peserta Sosialisasi  Zona Integritas Bebas Korupsi dan Mekanisme FPIC Dalam Implementasi REDD+ di Aceh yang digelar di Metro Hotel, Tapaktuan, Aceh Selatan, Minggu (24/3/2013)

Ada banyak poin yang mengemuka dalam pertemuan tersebut, diantaranya; Masyarakat adat sangat membutuhkan penguatan pakta integritas dalam upaya pemberantasan korupsi sektor pengelolaan hutan. Selain  mencegah praktek korupsi sektor pengelolaan hutan dalam hal pemberian izin dan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam pengawasan hutan.

Pemberirian izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pengusaha perkebunan dan pertambangan dinilai sangat merugikan masyarakat pingir kawasan hutan. Ada banyak ancaman yang akan timbul sebagai dampaknya.

Mendesak pemerintah untuk memberlakukkan konsep plasma guna mengantasi krisis lahan di daerah, serta mendesak pemilik hak Guna Usaha (HGU) perkebunan agar membuat plasma guna menyelesaikan konflik lahan.

Para peserta Sosialisasi  Zona Integritas Bebas Korupsi dan Mekanisme FPIC Dalam Implementasi REDD+ di Aceh adalah perwakilan mukim 3 Kabupaten, CSO lokal dan perwakilan beberapa elemen pemerintah daerah dari Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Subusalam,

Kegiatan ini di selenggarakan oleh Transparency International Indonesia Unit Aceh bekerja sama dengan JKMA (Jaringan Komunitas Masyarkat Adat) Aceh dan Program SIAP II (Strengthening Integrity and Accountability Program II) serta beberapa CSO lokal Kabupaten Aceh Selatan.(Atjehlink)

Kapolres : Masalah Narkoba, tanggung Jawab Bersama

TAPAKTUAN - Kapolres Aceh Selatan AKBP Sigit Sujatmiko,SH, SIK mengatakan guna  mewujudkan Indonesia bebas Narkoba pada tahun 2015, beban ini tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi kepolisian semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Sebab, polisi merupakan elemen dalam penegakan sanksi hukum..

Pernyatan tersebut disampaikannya pada seminar dengan tema optimalisasi peran jurnalistik, tokoh agama (Toga), tokoh masyarakat (Tomas) Mahasiswa/Pelajar dan instansi pemerintah terkait  yang dilaksanakan oleh BNNK Aceh Selatan di aula Maplores Aceh  Selatan, Kamis Minggu lalu.

Menurutnya, para wartawan, toga, tomas, mahasiswa dan pelajar yang ada di kabupaten Aceh Selatan, dituntut untuk berperan aktif dalam mensukseskan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Penasehat BNN Kabupaten Aceh Selatan ini menerangkan, pilar pertama dalam P4GN adalah tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh berbagai elemen dalam masyarakat, meliputi advokasi, inseminasi informasi, dan intensifikasi dalam penyuluhan kepada masyarakat luas sesuai dengan profesi dan kewenangannya masing-masing.

Dijelaskannya, sasaran masyarakat dalam pilar pertama ini dibagi ke dalam dua golongan, yaitu golongan addict atau pecandu yang sampai saat ini jumlahnya telah mencapai 1,98 persen dari total jumlah penduduk Indonesia, dan golongan masyarakat rentan terhadap narkoba. “Golongan kedua ini yang menjadi sasaran kita, agar jangan sampai mereka menyeberang menjadi golongan addict,” ujarnya seraya berharap peserta seminar menjadi pionernya untuk penanggulangan masalah yang kian menjadi ancaman bagi kelangsungan generasi muda bangsa ini.

Kepala secretariat Sukri,DN dalam laporannya mengatakan latar belakang diselenggarakan seminar dikarenakan pergerakan peredaran narkoba terus berkembang dengan pesat, untuk itu dirasa perlu pengoptimalan peran stakeholder sekaligus menjaring saran pendapat untuk perumusan program kerja pada tahun-tahun berikutnya. Seminar diikuti 30 peserta terdiri dari 10 wartawan, Toga 3, Tomas 3 Ketua Osis SLTA sederajat 6, Mahasiswa dari perguruan tinggi sebanyak 7 orang.

Hadir dalam acara tersebut PLH Bupati Aceh Selatan, Drs, H. Harmaini, M.Si, Ketua DPRK Safiron, Wakil Ketua DPRK Marsidiq, Kasipidum Kajari Tapaktuan Taufik,SH  Pasiops Kodim 0107/Asel Kapten.Inf Tajuddin serta kepala dinas, badan dan kantor dalam jajaran Setdakab Aceh Selatan. (Iq)

KTP Nasional Berlaku Hingga Desember 2013

TAPAKTUAN - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional yang berakhir masa berlakunya di tahun 2013  masih bisa digunakan hingga 31 Desember 2013 dengan ketentuan yang bersangkutan telah melakukan pendataan untuk e-KTP.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Selatan, Syaiful Azhar,SE terkait belum tuntasnya realisasi pendistribusian e-KTP diwilayah tersebut.

Menurutnya, masyarakat dienam kecamatan dalam kabupaten Aceh Selatan, yakni, Kecamatan Kluet Timur,Kluet Tengah, Kluet Selatan, Kota Bahagia, Bakongan dan kecamatan Labuhanhaji tengah belum ada pendistribusian e-KTP dikarenakan e-KTP dari pusat yang masuk dikecamatan itu sangat kecil dari jumlah yang melakukan pendataan. “untuk menghindari timbulnya kecemburuan sosial, maka pihak kecamatan belum membagikannya,”ujar Syaiful yang dihubungi, jumat (15/3/2103).

Ia mencontohkan, di kecamatan Labuhanhaji Blanko e-KTP yang diterima dari pusat sekitar 200 KTP, sedangkan yang telah melakukan pendataan sampai tujuh ribu jiwa lebih.

Menyangkut dengan KTP kadaluarsa Syaiful menerangkan, bagi masyarakat yang memiliki  KTP Nasional dan berakhir masa berlakunya dibawah tahun 2013 dan belum memperpanjangnya, namun sudah juga melakukan pendaatan e-KTP dapat membuat surat keterangan soal kependudukan dikantor camat, Sebab pemesanan blanko KTP untuk perpanjangan sementara, tidak diperbolehkan lagi. (Iq)

Status LWN Ilegal Jika Belum Disetujui Mendagri

BANDA ACEH - Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF) menilai lembaga wali nanggroe (LWN) sebelum disahkan Mendagri, maka bersifat masih ilegal. Jika tetap disahkan di luar mandat UU-PA dan MoU akan memicu disintegrasi kesukuan yang berada di Aceh dan tentunya akan mengarah kepada pemisahan wilayah.

Plh ACSTF, Aryos Nivada mengungkapkan, apalagi sudah dialokasikan anggaran begitu besar, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Aceh, terutama untuk korban konflik dalam hal pemberdayaan ekonomi di sektor riil, termasuk pengembangan inprastrutur desa yang belum maksimal dilakukan.

Kalau pun dibentuk harus merujuk dan sesuai dengan mandat UU-PA serta MoU Helsinki. Dalam MoU syarat utama yang harus dilakukan transparansi dan partisipasi dari seluruh kesukuan yang berada di Aceh, sehingga membuahkan hasil produk milik seluruh orang Aceh tanpa terkecuali.

Menurut Aryos, seharusnya kehadiran Wali Nanggroe untuk membangun peradaban Aceh kembali dalam konteks menjaga perdamaian Aceh, paska konflik dan tsunami. Peradaban yang menyatuhkan kesukuan, pelestarian adat istiadat termasuk kesenian di dalamnya.

“Membangun semua itu harus berpijak pada rasa saling menghargai, keberagaman dan toleransi terhadap kemajemukan Aceh,” tegas Aryos dalam siaran persnya, Jumat (22/3) di Banda Aceh.

Seharusnya, lanjut pengamat Politik dan Keamanan Aceh ini, kemajemukan Aceh mampu di kelola oleh kehadiran wali nanggroe bukan malahan sebalik menghancurkan kemajemukan itu sendiri. Kemajemukan di Aceh harus menjadi politik identitas yang mampu dikuatkan dengan terbentuknya institusi wali nanggroe.

“Sekarang yang dibutuhkan adalah terbukaan komunikasi dan hubungan dengan seluruh masyarakat yang menolak institusi wali nanggroe. Sekali lagi syarat utama transparansi dan partisipasi menjadi kunci penerimaan kehadiran Wali Nanggroe bagi seluruh masyarakat Aceh,” tandasnya. (irn/ANL)

Pengibaran Bendera GAM Mulai Marak Di Aceh

Bendera bulan bintang berwarna merah yang merupakan bendera GAM, berkibar di kawasan Simpang Mesra, Jeulingke, Banda Aceh, Sabtu (24/3) setelah DPRA mensahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Foto: Analisa
BANDA ACEH -  Bendera berwarna dasar merah bergambar bulan bintang di tengah-tengahnya dan bergaris hitam putih di atas dan bawah, yang merupakan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan sangat terlarang di masa konflik dulu, kini sudah mulai berkibar dengan bebas di sejumlah daerah di Aceh.

Hal itu terjadi hanya beberapa saat usai Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Jumat (23/3) malam menyetujui dan mensahkan qanun (peraturan daerah -Perda) tentang Bendera dan Lambang Aceh yang sama persis dengan atribut GAM.

Di Banda Aceh sendiri, pengibaran bendera GAM tersebut terlihat di sejumlah tempat seperti di kawasan Simpang Mesra, Jeulingke yang berdekatan dengan Mapolda Aceh. Selain itu juga sempat terlihat selembar bendera bulan bintang itu berkibar di dekat jembatan Pango, Desa Santan, Aceh Besar.

Selanjutnya, di sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Utara juga berkibar bendera yang dulu sangat menakutkan di masa konflik bersenjata antara TNI-GAM. Seperti Kecamatan Samudera (dua lokasi), Kecamatan Meurah Mulia (di atap Sekretariat Partai Aceh Cabang Meurah Mulia, Desa Karieng), dan di Desa Teupin Jok, Kecamatan Nibong.

Sejumlah warga di Banda Aceh dan Aceh Besar, mengaku terkejut dan menimbulkan tanda tanya dengan berkibarnya bendera bulan bintang tersebut. Pasalnya, meski sudah disahkan qanunnya oleh DPRA, tapi rata-rata mereka belum yakin sepenuhnya bendera tersebut boleh berkibar.

“Saya masih bertanya-tanya, apa sudah boleh berkibar bendera GAM itu, karena selama ini sangat dicari-cari oleh aparat keamanan. Lagi pula apakah pemerintah pusat sudah setuju bendera ini digunakan,” kata Hasanuddin, warga Banda Aceh.

Sementara sebagian masyarakat lainnya mengaku sangat antusias untuk mengibarkan bendera tersebut. “Ini sudah lama kita tunggu-tunggu, untuk kita kibarkan. Alhamdulillah, sekarang sudah resmi berkibar,” kata seorang anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) asal Aceh Utara, yang sengaja datang ke Banda Aceh saat pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh.

Tidak Menaikkan Dulu

Gubernur Aceh Zaini Abdullah, berharap kepada warga Aceh agar bersabar untuk tidak menaikkan dulu bendera Aceh yang telah disahkan itu, sebelum qanunnya dimasukkan dalam lembaran daerah. Qanun bendera dan lambang Aceh yang baru disahkan itu akan terlebih dahulu dimuat ke dalam lembaran daerah Aceh. Setelah itu, kemudian akan dilapor ke Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

“Mudah-mudahan lambang dan bendera ini tidak ditolak. Karena ini merupakan hasrat dari rakyat Aceh,” kata Zaini kepada wartawan usai pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh tersebut di gedung DPRA.

Secara hukum, jelas Zaini, Qanun Bendera dan Lambang Aceh sudah berlaku jika sudah dimuat ke dalam lembaran Aceh. Waktu yang dibutuhkan untuk memuat ke dalam lembaran Aceh itu memakan waktu selama satu bulan.

 Zaini menambahkan, lambang Pancacita yang selama ini dipakai Pemerintah Aceh seperti diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1961, akan segera diganti dengan lambang baru yaitu Buraq dan Singa.

“Kita akan melakukan tahap demi tahap. Lambang yang baru ini akan ada pada setiap kantor pemerintah di Aceh, kop surat dan tahapan ke depan juga baju dinas PNS di Aceh bakal dijahit lambang Aceh yang terbaru Buraq dan Singa,” ungkapnya. (/ANL)

Alam Semesta ini Jauh Lebih Tua dari Perkiraan Semula

KLUETMEDIA | RAGAM - Studi lebih mendalam yang dilakukan para astronom atas radiasi yang tersisa dari penciptaan alam semesta menunjukkan Dentuman Besar (Bing Bang) ternyata terjadi sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Artinya, proses terciptainya alam semesta lebih tua 100 juta tahun dari perkiraan sebelumnya.

Temuan ini merupakan salah satu hasil pertama dari analisis data yang dikumpulkan  pesawat ruang angkasa Planck milik ESA. Pesawat tersebut memberikan tampilan paling rinci sampai saat ini di sisa-sisa radiasi gelombang mikro yang memenuhi alam semesta.

Radiasi ini pertama kali terdeteksi pada 1964 dan kemudian dipetakan oleh dua pesawat ruang angkasa NASA - COBE yang diluncurkan pada 1989 dan diikuti dua tahun kemudian WMAP. Dengan sensitivitas yang lebih besar, Planck telah memilih rincian dari variasi temperatur kecil di latar belakang gelombang mikro kosmik tersebut.

"Ini seolah-olah kita beralih dari televisi standar," Kata Paul Hertz, direktur astrofisika NASA seperti dilansir Newsdaily.

Secara keseluruhan, data baru cocok dengan model yang ada tentang bagaimana alam semesta berevolusi, tetapi menyajikan beberapa teka-teki baru juga. "Variasi dari tempat ke tempat di peta yang dimiliki Planck telah menceritakan hal-hal baru tentang apa yang terjadi hanya 10 nano-nano-nano-nano detik setelah Big Bang saat alam semesta mengembang dengan 100 triliun kali," kata Charles Lawrence , ilmuwan proyek Planck dengan Jet Propulsion Laboratory NASA di Pasadena, California.

Dibandingkan dengan pengukuran terbaik sebelumnya, alam semesta ini sedikit lebih tua dan yang mengejutkan mengalami perluasan sedikit lebih lambat dari standar yang diterima saat ini. Data Plank juga menunjukkan bahwa materi yang biasa membentuk bintang, galaksi, planet dan segala sesuatu yang terlihat 4,9 persen relatif kecil dari alam semesta.

Materi gelap yang tidak berinteraksi dengan cahaya tetapi dapat dideteksi oleh tarik gravitasi, terdiri dari 26,8 persen dari alam semesta, hampir seperlima lebih dari perkiraan sebelumnya.

Sisanya alam semesta adalah energi gelap, kekuatan misterius dan baru ditemukan yang menentang gravitasi dan bertanggung jawab untuk mempercepat tingkat ekspansi alam semesta. Hasil baru dari Planck menunjukkan jumlah energi gelap sekitar 69 persen dari alam semesta, lebih sedikit dari perkiraan sebelumnya.

Penelitian ini merupakan hasil  pertama wahana Planck selama 15 bulan di orbit. Informasi tambahan, termasuk rincian tentang bagaimana cahaya awal alam semesta terpolarisasi, diharapkan dapat terungkap tahun depan. (/jpnn)

Laporan Kunci Jawaban Unas Dikabarkan Bocor

JAKARTA - Pelaksanaan Ujian Nasional (Unas) kurang sebulan lagi. Kabar munculnya bocoran soal ujian komplit dengan kunci jawabannya mulai muncul. Kabar ini berhembus di sejumlah sekolah di kawasan Kota Bogor, Jawa Barat. Pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meyakini bocoran itu palsu.

Laporan adanya kabar bocoran soal jawaban Unas ini disampaikan langsung ke pihak Kemendikbud. Soal ujian dan jawaban yang bocor itu untuk Unas jenjang SMP. Modusnya adalah, butir-butir soal ujian dan kunci jawabannya disebar melalui blackberry messenger (BBM). Dugaan awal, bocoran ini munul dari siswa-siswa yang ikut sejumlah bimbingan belajar di kota hujan itu.

Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, proses lelang percetakan dan pendistribusian logistik Unas baru saja rampung. Saat ini proses percetakan baru berlangsung. "Jadi kami yakin itu rasanya palsu," kata mantan rektor ITS di kantornya, Jumat (22/3).

Nuh mengatakan masyarakat, khususnya di Kota Bogor, tidak perlu berlebihan menyikapi peredaran lembar soal ujian dengan kunci jawabannya itu. Dia meminta para siswa dan orangtua mengambil nilai positif dari penipuan kebocoran tersebut. "Kalau soal ujiannya sudah dipegang siswa, silahkan dikerjakan. Hitung-hitung untuk latihan sebelum Unas," tandasnya.

Mantan rektor ITS itu mengatakan bahwa akses di semua percetakan naskah Unas dijaga ketat. Selain itu karyawan yang terlibat dalam percetakan juga diasramakan hingga proses distribusi rampung. Upaya ini ditempuh untuk mengantisipasi ada pihak-pihak yang ingin menyelundupkan naskah ujian ke pihak lainnya. Pihak Kemendikbud menargetkan soal ini sudah mulai ada di kabupaten/kota pada H-3  ujian nanti.

Di luar urusan kebocoran ini, jajaran Kemendikbud juga mengingatkan bahwa Unas tahun ini berlangsung lebih pagi. Pada Unas-Unas tahun sebelumnya, siswa baru mulai mengerjakan soal pukul 08.00 WIB. Tetapi khusus tahun ini, waktu dimulainya mengerjakan soal dimajukan menjadi pukul 07.30 WIB. "Majunya cuma setengah jam, tidak akan ada persoalan," tutur Nuh.

Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi dan Media Sukemi mengatakan, penetapan Unas tahun ini lebih pagi dari tahun-tahun sebelumnya karena urusan teknis. "Karena mulai tahun ini, Unas reguler dan untuk kerja paket berlangsung pada hari yang sama," tandasnya.

Sukemi mengatakan, jika Unas reguler tetap dijalankan pada pukul 08.00 WIB, panitia khawatir akan mengganggu persiapan Unas kejar paket yang akan dimulai pukul 13.30 WIB. Menurutnya, seluruh pemerintah daerah, kepala dinas pendidikan, dan kepala sekolah genjar mengumumkan Unas 2013 berjalan lebih pagi. "Tahun-tahun sebelumnya Unas reguler dan kejar paket dilaksanakan pada hari yang berbeda," tuturnya.

Jadwal Unas SMA dan kejar paket C berlangsung pada 15-18 April. Sedangkan untuk Unas SMP pada 22-25 April dan kejar paket B digelar pada 22-24 April. Sementara Unas jenjang SD dan kejar paket A dijalankan pada 6-8 Mei. (wan)

Syarat Pemilihan Legislatif Diperketat

JAKARTA - Pergantian Antar Waktu (PAW) massal diprediksi akan terjadi di DPRD tingkat kabupaten/kota dan Provinsi. Ini menyusul dengan pemberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 19 huruf i angka 2.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni menyatakan aturan ini mengharuskan kader partai yang duduk sebagai anggota dewan tetapi partainya tidak lolos sebagai peserta Pemilu harus mengundurkan diri. Kata dia, hal ini diberlakukan kepada mereka yang mencalonkan diri dengan menggunakan partai lain.

"Inilah konsekuensi dari peraturan yang sudah ditetapkan. Karena memang tidak boleh ada keanggotaan partai ganda saat mendaftar sebagai calon," kata Titi, Jumat (22/3).

Titi mengakui, dengan pemberlakuan aturan ini maka harus ada PAW. Mereka yang mengundurkan diri akan diganti dengan kader dari partai sebelumnya. Sebab, saat pendaftaran partai, calon yang bersangkutan secara otomatis menggunakan partai yang berbadan hukum sebagai peserta pemilu.

"Memang undang-undang kita mengatur secara tegas partai politik. Mereka yang di-PAW akan digantikan oleh sesama kader partai selama setahun kepengurusan sebagai anggota dewan," katanya. (/jpnn)

Pengadaan Buku Kurikulum Baru Untuk SMP Dibebankan Ke Daerah

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan pengadaan dan distribusi buku kurikulum baru untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan dibebankan kepada pemerintah daerah menggunakan anggaran dana alokasi khusus (DAK).

"Buku SD, SMA dan SMK Pusat yang siapkan. Sedangkan buku untuk SMP Kabupaten/kota. Semuanya gratis bagi siswa dan guru karena anggarannya dari DAK APBN dan DIPA Dikbud," kata Mendikbud Mohammad Nuh di kantornya, Jumat (22/3).

Dia beralasan, penyerahan pengadaan buku kurikulum baru SMP kepada Kabupaten/kota dengan menggunakan anggaran DAK pendidikan, karena DAK tersebut memang diperuntukkan salah satunya untuk buku.

Tahun 2013 ini, alokasi DAK pendidikan bagi daerah mencapai Rp.11 triliun lebih. Penggunaannya seperti untuk rehab bangunan, laboratorium, perpustakaan, hingga pengadaan buku.

"Jadi buku ini sudah ada di alokasi DAK yang kewenangannya ada di kabupaten/kota. Nah untuk persiapan pengadaan buku kurikulum baru menggunakan DAK ini, kita akan undang Diknas kabupaten kota ke Jakarta dalam waktu dekat," tandasnya.

Mengenai kekhawatiran terjadinya keterlambatan proses cetak dan pengadaan buku ini di daerah, mantan Rektor ITS ini justru beranggapan kalau di daerah proses cetak dan distribusinya akan lebih cepat.

"Daerah mestinya lebih cepat karena pakai percetakan di daerah itu. Sehingga waktunya tidak harus 70 hari kerja, pengirimannya juga bisa lebih cepat karena dekat," tambahnya.

Diketahui, Kemdikbud telah menetapkan 102.453 sekolah, untuk jenjang sekolah dasar (SD), SMP, SMA dan SMK untuk menjalankan kurikulum baru mulai Juli mendatang.

Rinciannya, jenjang SD sebanyak 44.609 sekolah dan pada jenjang SMP sebanyak 36.434 sekolah dengan jumlah siswa kelas VII sebanyak 3.250.717. Adapun pada jenjang SMA sebanyak 11.535 sekolah dengan jumlah siswa kelas X sebanyak 1. 420.933. Sedangkan SMK sebanyak 9.875 sekolah dengan jumlah siswa kelas X sebanyak 1.131.549.(/jpnn)

Pensiun Dini Akan Diterapkan Bagi PNS yang Berkompetensi Rendah

JAKARTA - Jumlah PNS di Indonesia dinilai masih kecil dibanding negara-negara Asia lainnya. Dengan jumlah 4,5 juta dan melayani 244,8 juta jiwa, berarti rasionya 1,83 persen.

"Sebenarnya jumlah PNS kita masih di bawah rata-rata rasio PNS negara-negara Asia. Namun jumlah yang sedikit itu terlihat banyak lantaran PNS didominasi oleh pegawai yang tidak punya kualifikasi," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo di Jakarta, Jumat (22/3).

Dijelaskan, banyak jabatan struktural yang tidak diimbangi dengan jabatan fungsional tertentu dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Yang ada saat ini jabatan fungsional diisi dengan jabatan fungsional umum.

“Pegawai bekerja di bidang apa saja, karena tidak mempunyai keahlian khusus,” ujarnya.

Bagi pegawai yang masih memenuhi standar kompetensi, lanjut Eko Prasojo, akan dipertahankan. Sedangkan yang kurang memenuhi kualifikasi tapi masih bisa dilatih ulang dikembangkan melalui program pendidikan dan latihan. “Sedangkan yang memang jauh dari  yang dibutuhkan diberikan opsi untuk pensiun dini,” tambahnya.

Pensiun dini ada dua jenis yaitu, jelas Eko Prasojo, pegawai yang usianya 50 tahun dan sudah bekerja di instansi pemerintah selama 20 tahun, atau PNS yang belum berusia 50 tahun dan belum bekerja di instansi pemerintah selama 20 tahun. Mereka boleh mengajukan pensiun dini, kalau memang kompetensi dan standar jabatannya sudah tidak bisa dipenuhi lagi.

Hingga saat ini, opsi mengenai pensiun dini itu memang masih dalam pembahasan. Namun diakuinya KemenPAN-RB sudah menyusun RPP yang mengatur pensiun dini, yang akan mengiringi RUU Aparatur Sipil Negara (ASN).(/jpnn)

Anggaran Diblokir, Tes CPNS 2013 Terancam Diundur

JAKARTA--Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir.

Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli depan.

"Memang benar posisinya sampai sekarang masih diblokir. Tidak hanya untuk yang K2 tetapi juga pelamar umum," tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR.

Imanuddin mengatakan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yang kuat dengan pihak Kemenkeu. Dengan upaya ini, diharapkan pemblokiran anggaran tes CPNS 2013 bisa segera dicabut. "Sampai sekarang kita masih optimis pelaksanaan tes CPNS on schedule," katanya.

Dia bahkan menyebutkan jika Kemen PAN-RB sudah road show ke sejumlah daerah untuk sosialisasi pelaksanaan tes CPNS baru 2013. Diantara materi sosialisasi adalah tentang skema permohonan formasi CPNS baru.

Kemen PAN-RB menuntut semua instansi daerah melampirkan hasil analisis beban kerja (ABK) dan analisis jabatan (Anjab) ketika meminta formasi CPNS baru. Tanpa dua hasil analisis itu, Kemen PAN-RB tidak bisa memastikan instansi tertentu benar-benar kekurangan pegawai baru atau hanya asal minta formasi.

"Respon instansi daerah cukup bagus terhadap persyaratan tersebut," katanya. Penetapan dua persyaratan itu sudah dijalankan dalam penetapan formasi CPNS baru 2012 lalu. Hasilnya formasi yang diminta oleh instansi pusat maupun daerah turun drastic dari periode sebelumnya. Dengan skema ini upaya menekan jumlah PNS seefektif mungkin bisa berjalan baik. (/jpnn)

Rektor Unsyiah Kukuhkan Tiga Dekan Baru

BANDA ACEH - Rektor Unsyiah, Prof Dr Ir Samsul Rizal, M.Eng, Senin (18./3) melantik dan mengukuhkan tiga dekan baru di lingkungan kampus Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) yang terpilih beberapa waktu lalu.

Mereka yang dilantik di Gedung AAC Dayan Dawood Darussalam, Banda Aceh itu adalah Dr Mirza Tabrani SE,MBA sebagai Dekan Fakultas Ekonomi (FE), Prof Dr Faisal A Rani SH,MH sebagai Dekan Fakultas Hukum (FH) dan Dr Djufri, M.Si sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) masa jabatan 2013-2017.

Djufri menggantikan pejabat lama Prof Dr M Yusuf Aziz, M.Pd, Mirza Tabrani menggantikan Prof Dr Raja Masbar,M.Sc dan Faisal A Rani menggantikan Daud Joesoef SH,MH.

Rektor dalam sambutannya mengharapkan kepada ketiga dekan baru agar mampu membangun Unsyiah menjadi universitas yang lebih maju di masa mendatang dan terus menggalang kerjasama dengan jajaran fakultas dan universitas.  Menurutnya, membangun Unsyiah ke depan tidak hanya berada di pundak rektor, namun peran serta dekan, dosen dan seluruh civitas akademika Unsyiah sangat diharapkan.

Dengan semangat pelantikan ini, diminta dekan baru mampu membangkitkan dan membangun kembali potensi yang ada di Unsyiah, sehingga ke depan kondisinya bisa lebih baik dari sekarang.

Dengan tekad kuat, kompetensi serta ilmu yang dimiliki, Samsul Rizal yakin dekan yang baru akan memberi yang terbaik untuk kemajuan universitas. Sehingga ke depan setiap jurusan di Unsyiah memiliki nilai akreditasi A atau minimal B, tidak seperti selama ini masih ada yang akreditasi C. (ANL)

Peserta UN Tingkat SMA/MA di Aceh Selatan Sebanyak 3.254 Siswa

TAPAKTUAN - Peserta Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/MA dan sederajat pada tahun ajaran 2012-2013 di Aceh Selatan tercatat sebanyak 3.254 siswa terdiri dari jurusan IPA dan IPS serta SMK.

Sementara itu, siswa jenjang SMP/sederajat di Aceh Selatan yang akan mengikuti UN sebanyak 4.034 siswa, berasal dari 48 sekolah yang ada di daerah itu.

Sedangkan untuk jenjang SD/MI, pesertanya sebanyak 4.621 murid dari sekitar 400-an SD/MI di daerah ini yang akan mengikuti UN pada Mei 2013.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh Selatan, H Karman BA, melalui Ketua Panitia UN, Drs Darwis MPd, didampingi Sekretaris Panitia Jufrizal SPd Msi, Rabu (20/3) menerangkan, jumlah tersebut adalah total siswa yang telah didaftarkan sebagai peserta UN pada SMA/MA/sedrajat.

“UN tingkat SMA/MA segera  dilaksanakan sebagaimana jadwal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian menyusul SLTP/MTsN dan SD/MI,” katanya.

Menurutnya, pelaksanaan UN tahun ini akan lebih baik karena persiapannya sudah dilaksanakan semua jajaran pendidikan di daerah ini.

Diharapkan, prestasi siswa juga akan lebih baik dari sebelumnya sehingga tujuan pendidikan untuk meningkatkan mutu dan sekaligus mencerdaskan kehidupan  bangsa akan terujud melalui uji kompetensi yang diselenggarakan melalui ujian ini. (ANL)

Akper Pemkab Aceh Selatan Butuh Lahan

TAPAKTUAN - Dalam rangka alih bina izin penyelenggaraan dari Menteri Kesehatan ke Menteri Pendidikan Nasional, serta rencana penambahan jurusan untuk dapat meningkatkan status menjadi STIKes atau Poltekkesda, Direktur Akademi Keperawatan (Akper) milik Pemkab Aceh Selatan bermohon kepada Bupati dan DPRK setempat, agar  bersedia menyediakan penambahan lahan seluas 1.500 m2 di samping lahan yang sudah ada seluas 1.400 m2.

“Dalam rangka peningkatan status tersebut, perlu adanya langkah-langkah persiapan baik sarana maupun prasarana yang memadai sesuai standar, seperti pengembangan atau penambahan fasilitas pendukung antara lain bangunan gedung, ruang kuliah, asrama putri dan laboratorium yang sesuai standar,” kata Direktur Akper Pemkab Aceh Selatan, T Cut Lizam SPd MPH kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (21/3).

Menurutnya, jika saja Bupati dan DPRK Aceh Selatan setuju dengan program atau rencana tersebut, ada tersedia lahan milik Pemkab Aceh Selatan yang berlokasi tepat berada di belakang kantor Pegadaian yang berbatasan langsung dengan kampus Akper Pemkab Aceh Selatan dan Kuala serulah dengan luas lahan seluas 1. 500 m2.

“Di dalam lahan milik Pemkab Aceh Selatan tersebut, terdapat dua rumah dinas yang sudah tua serta kantor Polhut yang sudah tidak layak pakai lagi, jika rencana ini di setujui maka sangat membantu program peningkatan status Akper menjadi STIKes ataupun Poltekkesda Aceh Selatan,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan tersebut telah pernah di ajukan atau di koordinasikan dengan Pemkab dan DPRK Aceh Selatan dalam surat yang dilayangkan oleh pihaknya tertanggal 13 Mei 2011 dan surat kedua tertanggal 26 November 2012, namun hingga kini belum ada tindak lanjut secara konkrit di lapangan.

“Padahal persoalan itu semestinya harus menjadi perhatian skala prioritas yang serius dari Pemkab Aceh Selatan. Sebab, dengan kondisi zaman sekarang ini sudah sangat tidak tepat lagi jika lembaga pendidikan itu masih setingkat Diploma 3, dan jika statusnya belum berubah-rubah di khawatirkan tingkat animo masyarakat berkuliah akan terus menurun dan lama ke lamaan kampus itu akan tutup karena tidak ada lagi minat masyarakat yang datang,” ujarnya.

Namun sebaliknya, kata Cut Lizam, jika peningkatan status tersebut mendapat perhatian yang serius dari Pemkab dan DPRK Aceh Selatan, secara otomatis sangat menguntungkan daerah baik dari segi ekonomi maupun kebanggaan nama besar.

Ketua Komisi C DPRK Aceh Selatan, Muhizar Burma mengatakan, pihaknya sangat mendukung program serta rencana peningkatan status Akper Pemkab Aceh Selatan tersebut.

“Bukti dukungan yang kami berikan, pasca menerima laporan dari Direktur Akper Pemkab Aceh Selatan, kami langsung turun ke lokasi untuk mengecek lahan. Setelah kami cek ternyata program dan rencana tersebut sangat bagus karena memang tersedia lahan milik Pemkab Aceh Selatan di samping lahan yang telah ada milik Akper Pemkab tersebut,” kata Muhizar. (HEN)

Akibat Mutasi, SKPD Aceh Selatan Tak Bisa Dicairkan

TAPAKTUAN - Kebijakan mantan Bupati Aceh Selatan Husin Yusuf AMa menggelar mutasi pejabat eselon II, III dan IV secara besar-besaran di akhir masa jabatannya, Jumat 8 Maret 2013 lalu. Ternyata, menyisakan persoalan yang sangat fatal di jajaran pemerintah daerah setempat.

Pasalnya, diantara para pejabat setingkat eselon II atau pimpinan SKPD yang dilakukan pergantian dan penempatan posisi jabatan baru tersebut ternyata ada yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt).

Kondisi itu telah berimbas atau mengakibatkan di SKPD yang bersangkutan tidak bisa mencairkan anggaran tahun 2013, baik untuk kebutuhan gaji pegawai maupun untuk anggaran ATK dan operasional kantor.

“Kondisi tersebut memang sangat dilematis, soalnya spesmen pencairan dana tahun anggaran 2013 sebelumnya telah ditandatangani oleh pejabat lama. Sementara pejabat lama tersebut telah diganti, celakanya lagi pejabat baru yang ditunjuk pun masih berstatus Plt. Sementara pejabat Plt tidak boleh mengambil kebijakan yang sifatnya fital dan tekhnis. Sebab, hanya boleh menjalankan tugas yang sifatnya administratif saja,” protes sejumlah kalangan aparatur Pemkab Aceh Selatan kepada wartawan di Tapaktuan, Kamis (21/3).

Pihaknya mengakui bahwa, atas kondisi atau persoalan tersebut sangat dikeluhkan karena merugikan pihaknya dan juga daerah. Sebab, tidak dapat bekerja secara optimal dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Ibarat kondisi kami saat ini seperti hidup segan mati tidak mau, mau jalan tidak bisa sehingga terpaksa berdiam diri saja,” ungkapnya.

Pelaksana Harian (Plh) Bupati yang juga Sekdakab Aceh Selatan Drs H Harmaini MSi, yang di tanyai wartawan di Tapaktuan, Kamis (21/3) terkait persoalan itu mengatakan bahwa, kondisi tersebut tidak menjadi persoalan yang berarti bagi pihaknya dan roda pemerintahan daerah tetap akan berjalan lancar dan kondusif.

“Sebab, untuk mengatasi persoalan pencairan dana di SKPD itu, masih bisa ditangani pejabat lama atau pimpinan SKPD lama sebelum proses mutasi pejabat,” ujar Harmaini.

Benarkah seperti pernyataan yang diutarakan Plh Bupati Aceh Selatan tersebut ? kita tunggu saja.  (HEN)

Kemendikbud Larang Ujian Calistung Saat Anak Masuk SD

JAKARTA - Sebentar lagi masa penerimaan siswa baru untuk semua jenjang pendidikan dimulai. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan bahwa ujian baca, tulis, dan hitung (calistung) untuk calon siswa SD dan sederajat dilarang.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Haryono Umar mengatakan, larangan keras untuk melaksanaan ujian calistung ini dikhususnya untuk SD negeri. Jika masyarakat masih menemukan praktek ujian tersebut, berhak melaporkannya ke dinas pendidikan setempat.

"Larangan ujian calistung untuk masuk SD sudah jadi program nasional, kebijakan Mendikbud. Harus dijalankan," tandas Haryono, Kamis (21/3).

Mantan pimpinan KPK itu mengakui, Kemendikbud memang tidak bisa mengintervensi terlalu jauh seluruh SD yang tersebar di seantero Indonesia. Sebab secara struktural kepemerintahan, SD negeri merupakan lembaga di bawah pemerintah kabupaten dan kota.

Namun Haryono mengatakan, dengan kebijakan Mendikbud itu seharusnya Pemda sudah bisa mengatur soal larangan ujian calistung itu. "Ujian calistung ini sudah membudaya. Anak saya dulu saja juga calistung saat mau masuk SD," terangnya.

Karena sudah membudaya, masyarakat menganggap ujian calistung untuk masuk SD itu wajar. Padahal menurut Haryono, ujian tersebut tidak dibenarkan dalam teori pendidikan manapun.

Dia menjelaskan, SD merupakan awal dari dimulainya pembelajaran di sekolah. "TK itu bukan sekolah. Namanya saja taman kanak-kanak, tempat bermain," katanya.

Jadi jika untuk masuk SD saja sudah diterapkan ujian calistung, berarti sejak pra SD anak-anak sudah ditatar untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung. Dengan kondisi ini, TK sudah bukan lagi tempat bermain untuk anak-anak.

Haryono menambahkan, di TK saat ini sudah mulai diterapkan pembelajaran yang akhirnya menjadi momok anak-anak. "Padahal semangat di TK itu adalah bermain sambil belajar," katanya.

Menurut dia, penerapan ujian calistung ini membuyarkan sistem pendidikan yang sudah direncakan dengan rapi. Haryono mengatakan bahwa di TK sejatinya anak-anak fokus diajari pendidikan karakter. Seperti kebiasaan hidup bersih, antri, menghargai sesama, dan bekerjasama. "Kalau di TK sudah dibebani membaca, menulis, dan menghitung, penanaman pendidikan karakter tadi bisa bubar," tandasnya.

Karenanya Haryono mengatakan, penerapan kurikulum baru 2013 nanti semakin menegaskan larangan ujian calistung. Karenanya,  komposisi buku kelas 1 SD juga disesuaikan.

Dalam bagian pertama buku itu siswa tidak disuguhi kalimat yang panjang-panjang. Sebaliknya, guru baru mulai mengajar siswa untuk mengeja huruf yang sudah diperkenalkan sebelumnya.(wan)

Komisi D DPRA Bahas Soal Aksi Mogok Para Sopir L-300

BANDA ACEH - Terkait aksi mogok mobil angkutan penumpang umum L300 jalur lintas pantai Barat-Selatan sebagai bentuk protes atas maraknya mobil plat hitam yang juga mengangkut penumpang di lintasan tersebut, Komisi D DPRA mengadakan pertemuan dengan unsur terkait di ruang Banggar Gedung DPRA, Kamis (21/03/2013).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Banda Aceh, Kadishub Aceh Barat dan Kadishub Aceh Selatan. Selain dari pihak Dishub, juga hadir Ketua Organda Aceh, perwakilan Pangdam Iskandar Muda, Wadir Lantas Polda Aceh dan disaksikan oleh beberapa perwakilan sopir L300 jalur lintas pantai Barat-Selatan,

Pertemuan yang dibuka oleh Anwar Ramli Ketua Komisi D dan dipimpin oleh Tgk H Muharuddin itu berlangsung sangat alot. Pihak L300 dan Dishub mengaku resah terkait banyaknya ‘mobil ilegal’ yang selama ini beroperasi.

Menurut Kadishubkomintel Banda Aceh, Muzakir Tulot, selama ini yang bermain dibalik kasus tersebut adalah pihak TNI, Polisi dan PNS. Ia meminta Kapolda dan Pangdam untuk menyurati bawahannya di daerah untuk melakukan penertiban terhadap mobil pelat hitam atau mobil rental yang menaikkan penumpang dengan melakukan razia rutin secara serentak.

“Kalau kasus ini tidak terselesaikan, kami akan mengajak pihak sopir L300 untuk melakukan demo terus-menerus,” tegasnya.

Sedangkan Ketua Organda Aceh dalam kesempatan singkatnya memaparkan, mobil-mobil penumpang liar yang beroperasi selama ini kebanyakan mobil luar Aceh berpelat B dan BK. “Dan diduga, diantara mobil-mobil tersebut malah ada mobil hasil curian dan tidak dilengkapi surat-surat. Hal tersebut sangat merugikan Aceh, selain kontribusinya tidak masuk ke kas Aceh, juga merugikan pihak Organda,” sebutnya.

Tgk H Muharuddin selaku pimpinan sidang mengungkapkan, sebelumnya DPRA telah merencanakan tiga pogram terkait kasus tersebut, diantaranya pogram jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. “Jangka pendek meliputi seruan bersama yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh, jangka menengah mengeluarkan Peraturan Gubernur dan jangka panjangnya akan dijadikan Qanun,” terangnya.

Sementara itu, mewakili Pangdam Iskandar Muda, Kolonel Khairi dalam kesempatannya menanggapi laporan dari Dishub terkait adanya pihak TNI/Polri yang bermain di balik kasus tersebut, menyatakan kalau memang ada pihak TNI yang terlibat, pihaknya meminta untuk dilaporkan.

“Akan kita tindak secara tegas. Tapi aksi mogok dengan melakukan razia di jalan oleh pihak sopir L300 itu sudah menyalahi aturan, karena tidak ada peraturan memperbolehkan sipil melakukan razia, ditakutkan akan terjadi bentrok antar warga,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, semua pihak diberikan kesempatan untuk memaparkan pendapatnya dalam mencari akar masalah dan sepakat untuk bersama-sama menyelesaikan kasus itu menertibkan mobil pelat hitam atau mobil ilegal yeng beroperasi mengangkut penumpang serta menindak secara tegas para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu dari pihak TNI/Polri maupun PNS.

“Kalau ini tidak segera ditindak, aksi mogok tersebut akan dilanjutkan atau diikuti oleh sopir-sopir L300 jalur lintas utara dan timur. Ini berdasarkan temuan investigasi kami di lapangan, oleh karena itu kita perlu bertindak tegas,” pungkas Anwar Ramli Ketua Komisi D saat menutup pertemuan. (Atjehlink)

Mutasi 'Pamueh Hati' Itu Tuai Masalah

TAPAKTUAN - Mutasi 80 orang lebih pejabat di Aceh Selatan akhirnya menuai masalah. Mulai dikangkanginya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), hingga pejabat yang terkena mutasi belum memperoleh SK untuk jabatan baru, meskipun usia pelantikan mereka pada Selasa (19/3) sudah memasuki hari kesebelas terhitung sejak mutasi digulirkan Jumat (8/3) lalu.

Menurut pantauan, menyangkut dikangkanginya Surat Edaran Mendagri menjadi isu hangat di kalangan publik maupun kalangan aparatur Pemerintah Daerah (Pemkab) serta pejabat yang terkena mutasi. Begitu juga tentang kejanggalan lainnya, sehingga mutasi dinilai cacat hukum.

Di dalam Surat Edaran Mendagri yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati dan walikota di seluruh Indonesia, Mendagri menegaskan, agar kepala daerah tidak melaksanakan mutasi pejabat struktural menjelang enam bulan sebelum penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Surat Edaran yang ditandatangani Mendagri Gamawan Fauzi tersebut adalah dengan Nomor 800/5835/SJ tertanggal 27 Desember 2012 perihal pelaksaan mutasi pejabat struktural menjelang Pemilu Kepala Daerah dan Wakail Kepala Daerah.

Namun yang terjadi di Aceh Selatan malah sebaliknya, Husin Yusuf menggulirkan mutasi pejabat dua hari sebelum masa jabatannya sebagai Bupati Aceh Selatan berakhir, yaitu Jumat (8/3) sedangkan Pilkadabup/Wabup telah selesai dilaksanakan pada 26 Januari 2013.

Sebagaimana diketahui, Bupati Husin Yusuf dan Wakil Daska Aziz diangkat berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.11-84 Tahun 2008 dan Nomor 132.11-85 Tahun 2008 masing-masing tertanggal 25 Februari 2008, yang dilantik 10 Maret 2008 untuk masa jabatan lima tahun - hingga 10 Maret 2013.

Cacat Hukum

Sejumlah sumber di kalangan pejabat Pemkab Aceh Selatan mengungkapkan, mutasi yang digulirkan Husin Yusuf merupakan kebijakan yang tidak bijak, malah cacat hukum. Sebab, tidak hanya telah mengangkangi Edaran Mendagri, tapi juga dengan tidak ditandatanganinya Surat Keputusan Badan Pertimbangan Jabatan Kepangkatan (Baperjakat) oleh seluruh enam anggota Baperjakat yang terdiri dari berbagai unsur.

Sekdakab Drs.H.Harmaini,MM yang ditanyai sebelumnya menyangkut mutasi cacat hukum tidak bersedia memberikan komentar. “Itu kan kebijakan pimpinan, jadi tidak etis lah kalau saya komentari,” katanya.

 Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Said Junaidi,SH yang dihubungi terpisah sebelumnya, mengakui adanya Surat Edaran Menagri tentang larangan memutasikan pejabat structural menjelang enam bulan sebelum penyelenggaraan Pemilukada. Meskipun diakui surat dimaksud telah diserahkan kepada bupati, namun dia menolak memberikan komentar. (ma/ANL)

Polres dan BNK Aceh Selatan Adakan Seminar Sehari

TAPAKTUAN - Polres Aceh Selatan bersama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) setempat menyelenggarakan seminar sehari dalam rangka menampung pemikiran dari beberapa stakeholder guna perbaikan kinerja lembaga.

Seminar dengan tema “Optimalisasi peran jurnalistik, tokoh agama (Toga), tokoh masyarakat (Tomas) serta mahasiswa dan pelajar dalam rangka pelaksanaan P4GN”, dibuka Plh Bupati Aceh Selatan Drs. H. Harmaini, M.Si di Aula Polres, Kamis (21/3).

Bupati mengatakan, Pemkab memberi apresiasi kepada Polres dan jajaran BNK atas penyelenggaraan seminar ini dengan harapan agar menemukan pemikiran baru dalam rangka pencegahan peredaran dan pemakaian narkoba.

“Sangat penting bagi kita untuk merembukkan apa yang paling efektif untuk pencegahan peredaran dan pemakaian narkoba yang belakangan ini begitu marak termasuk di daerah kita,” katanya.

 Kapolres Aceh Selatan AKBP Sigit Jatmiko mengatakan, pihaknya mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam memberantas narkoba karena dampaknya sangat besar bagi masyarakat luas.

“Generasi muda kita ke depan akan hancur, bila narkoba tidak diberantas dengan gigih dari sekarang,” tegasnya seraya mengatakan saat ini bukan waktu yang tepat lagi untuk membahas secara teoritis tentang narkoba tetapi bagaimana upaya pencegahannya dan penanggulangannya secara taktis dan strategis.

Diskusi

Sejumlah pemikiran dalam diskusi yang dipandu Kasubaghumas Polres Aceh Selatan Aiptu Amaluddin, intinya mendorong BNK untuk memperkuat keberadaan lembaga itu guna mensinerjikan program dan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Aceh Selatan.

Sosialiasi melalui media dengan peran wartawan menjadi penting untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba, sehingga diusulkan oleh salah seorang peserta dari pers yakni Masluyuddin, SE (wartawan Analisa Medan) untuk membentuk pokja sosialiasi serta membuat penerbitan berkala.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Seminar yang juga Kepala Sekretariat BNK Aceh Selatan Syukri DN, SH melaporkan, kegiatan seminar diikuti lebih dari 30 peserta terdiri dari para wartawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, para Kadis/SKPK, badan/ kantor, kalangan guru, mahasiswa dan pelajar di Tapaktuan.

Tujuan diselenggarakannya seminar ini, antara lain untuk menampung pemikiran dari beberapa kalangan guna mencari format yang tepat untuk mengoptimalkan peran jurnalistik, Toga, Tomas dan para mahasiswa dan pelajar dalam rangka pelaksanaan P4GN. (/ANL)